BUMN Pengelola Candi Diminta Terus Berinovasi untuk Menyambut Pasca Pandemi

12-10-2020 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima saat memimpin pertemuan dengan Direksi PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (persero) beserta jajaran di D.I.Yogyakarta, Jumat (9/10/2020). Foto : RIa/Man

 

Terbatasnya mobilitas masyarakat akibat pandemi Covid-19 serta ditutupnya tempat-tempat rekreasi dan hiburan memberikan dampak ekonomi cukup besar terhadap sektor pariwisata. Tak terkecuali dengan Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko yang dikelola  oleh BUMN ini pun juga terdampak.

 

Melihat hal itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menanyakan rencana strategis PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (persero) di masa pandemi Covid-19, serta strategi pemasaran yang disiapkan pasca pandemi. "Kita ingin melihat dampak Covid-19, serta skenario yang dibuat BUMN agar sektor pariwisata yang dikelolanya bisa bangkit, baik di masa pandemi maupun pasca pandemi," ungkapnya usai memimpin pertemuan dengan Direksi PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (persero) beserta jajaran di D.I.Yogyakarta, Jumat (9/10/2020).

 

Menurut Aria Bima, PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko perlu membuat rencana strategi pemasaran pasca pandemic Covid-19. Pasalnya, setelah 300 juta vaksin didistribusikan di awal tahun 2021 nanti diperkirakan sektor pariwisata akan kembali bergairah. "Setelah berbulan-bulan dirumah, pasti akan banyak wisatawan yang butuh refreshing. Momentum ini harus dimanfaatkan.  Perlu ada inovasi  serta  kreativitas dalam mengembangkan potensi yang ada agar sektor pariwisata dapat kembali bergairah bahkan melampaui keadaan sebelum Covid-19 menyerang," katanya.

 

Jika pariwisata hidup kembali, lanjut Bima, secara tidak langsung akan membawa dampak positif terhadap masyarakat di sekitar. "Industri pariwisata juga mencakup industri penunjang lainnya seperti perhotelan, restoran, angkutan (darat, laut dan udara) dan produk-produk industri, IKM, UMKM, koperasi dan perbankan lainnya akan turut berdampak, maka ini perlu dipersiapkan," papar politikus PDI Perjuangan itu.

 

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon. Ia menyampaikan, Komisi VI DPR RI sangat konsen dengan banyaknya BUMN yang saat ini terdampak Covid-19. Salah satu yang sangat terpukul adalah sektor pariwisata.

 

"Aset pariwisata milik Indonesia yang mendatangkan devisa harus dikelola secara tepat. Untuk itu, kami (Komisi VI) meminta PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko menggali dan membuat suatu strategi yang tepat baik saat pandemi hingga persiapan pasca pandemi. Tujuannya agar menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara," katanya.

 

Sebelumnya, dalam paparananya, Direktur Utama  PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Edy Setijono mengatakan, setelah tiga bulan ditutup karena pandemi, taman wisata candi kembali dibuka bulan Juni kemarin, dengan menerapkan protokol kesehatan di destinasi yaitu clean, healthy dan safety.

 

Edy juga mengungkapkan, pihaknya membatasi jam operasional taman wisata candi. Waktu kunjungan dibuka dari pukul 08.00-16.00 WIB. Dalam kurun waktu tersebut dia juga menyebutkan ada jeda istirahat selama 1 jam yang akan digunakan untuk membersihkan semua peralatan protokol kesehatan yang telah digunakan oleh wisatawan. Pembatasan jumlah pengunjung juga dilakukan, biasanya sebelum pandemi sekita empat juta pengunjung per hari, namun di masa pandemi hanya 3.500 pengunjung per hari. (rnm/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...